Dalam sejarahnya tertulis Hari Jadi Jember ditetapkan berdasarkan Staatsblad nomor 322 tahun 1928 yang ditandatangani Gubernur Jenderal Hindia Belanda De Graeff tentang: “Bestuurshervorming, Decentralisastie, Regentschappen Oost Java (Aanwijzing van het Regentschap Djember als Zelfstandige Gemeenschap)”.
Dimana pada Staatsblad tersebut dijelaskan bahwa sejak 1 Januari 1928, status wilayah Jember meningkat dari Afdeling menjadi regentschap atau kabupaten. Pada masa pasca Proklamasi Kemerdekaan RI, Jember dipimpin oleh seorang Bupati yang dikenal sebagai Bupati Pejuang. Beliau adalah R. Soedarman yang memegang jabatan sebagai Bupati Jember sejak tahun 1943. Karena kegigihannya menentang Agresi Militer Belanda pertama, dimana sejak 21 Juli 1947 Belanda kembali menduduki Jember, Soedarman ditangkap dan wafat sebagai pejuang dalam tahanan Belanda di Sidoarjo. Kedudukan Soedarman digantikan Roekmoroto yang semula memegang jabatan sebagai Wedono Kencong.
Pengangkatan Roekmoroto ini ditentang para pejuang di Jember yang mengangkat senjata menentang Penjajah Belanda. Para pejuang membentuk CCR (Central Comando Rakyat) yang bermarkas di Hutan Wonowiri Curahnongko Tempurejo. CCR ini kemudian menjelma menjadi Pemerintah Daerah Darurat Jember pada 3 Desember 1947 dengan komposisi: R. Joeswono Darmowinoto sebagai Bupati, Said Hidayat sebagai Patih, Arief Wignyo Sumarto dan Ahmad Mujahid sebagai Sekretaris Pamong Pradja Usaha Rakjat, Sulthan Fadjar Njata dan Achmad Zainuri sebagai Sekretaris Militer Usaha Rakjat, dan Major Syafiuddin sebagai Kepala Keamanan.
Pengakuan para pejuang dan masyarakat kepada Bupati kembali normal setelah terjadi peralihan Bupati Roekmoroto kepada Bupati R. Soekarto tahun 1950 yang menindaklanjuti moment pengakuan kedaulatan Republik Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 24 Desember 1949. Pada masa transisi ketatanegaraan di Indonesia, tahun 1949-1950, pemegang kekuasaan tertinggi di daerah otonom adalah DPRDS dan DPDS. Pada masa itulah R. Soekarto yang menjadi Bupati Jember sekaligus ketua DPD melakukan pembangunan besar-besaran sepanjang tahun 1950 – 1956. Sebagaimana sekarang, prioritas pembangunan dihampir seluruh wilayah kabupaten Jember diarahkan pada infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur itu meliputi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan air pada Perusahaan Air Minum, meningkatkan kesehatan, diperhatikannya kesejahteraan ibu dan anak, serta terjadinya perluasan pasar di kota Jember, Kencong, dan Tanggul. Namun berbeda dengan sekarang, pembangunan infrastruktur pada masa itu lebih ditekankan pada kawasan perkotaan dibandingkan pedesaan. Beberapa hasil kerja dari DPRDS dan DPDS yang masih bisa dinikmati hingga sekarang diantaranya:
1. Pembuatan pasar di ibukota kabupaten Jember. Lokasi pasar ini sangat strategis karena dikitari beberapa jalan dari berbagai daerah, sehingga mudah dijangkau oleh masyarakat dan menjadi sarana bagi petani, peternak, maupun produsen untuk menjual produknya. Pasar ini menjadi embrio dari keberadaan Pasar Tanjung yang kini cukup populer baik di kabupaten Jember maupun kabupaten lainnya.
2. Pembangunan pemandian Patemon Tanggul sebagai pusat pembinaan olah raga renang dan tempat rekreasi masyarakat. Hingga kini pemandian tersebut masih menjadi salah satu sumber penerimaan keuangan daerah, dan juga menjadi salah satu tempat rekreasi di Jember yang dapat dibanggakan. 3. Perluasan kota Jember dengan terlebih dahulu mengadakan perbaikan jalan dr. Soebandi yang mengarah ke Taman Makam Pahlawan serta pembangunan sta dion Notohadinegoro untuk latihan olah raga dan tennis.
4. Pembangunan Sanatorium TBC (sekarang rumah sakit paru-paru), pembangunan GNI, juga program perumahan rakyat yang cukup mengena dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Pada saat Jember dipimpin Bupati Letkol Abdul Hadi (1968-1979), berbagai program pembangunan yang cukup fenomenal dilakukan, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. D
ikemudian hari, apa yang dilakukan Abdul Hadi tersebut menjadi pondasi bagi pembangunan Jember. Beberapa produk pembangunan di masa kepemimpinan Abdul Hadi antara lain:
1. Ditetapkannya Carya Dharma Praja Mukti, hasil karya cipta Iskak Effendy sebagai logo atau lambang Jember dalam rangka perwujudan identitas kedaerahan.
2. Pembangunan Sports Hall (gedung olah raga) “Argopuro” yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai untuk pembinaan atlit bulu tangkis.
3. Peremajaan atau pembangunan Kantor Pemda Jember yang sebelumnya merupakan bangunan pada zaman penjajahan Belanda dengan ukuran yang relatif kecil. Gedung yang dibangun pada masa pemerintahan Abdul Hadi tersebut hingga kini tidak banyak mengalami perubahan, termasuk patung Moh Seruji yang tetap berdiri gagah di depan gedung Pemda Jember.
4. Pembangunan Masjid Jami’ Al - Baitul Amin yang bentuknya hingga kini juga tidak banyak berubah, pembangunan jalan protokol Double Way, pembentukan kota administratif Jember, pembangunan pasar Tanjung, dan berbagai produk pembangunan fisik yang lain.
Untuk pembangunan non fisik, pada masa pemerintahan Abdul Hadi terkenal dengan program yang sangat merakyat bagi masyarakat Jember pada waktu itu, yaitu konsep: Tri Logi Pembangunan, yang isinya adalah: 1. Taqwallah, 2. Akhlaqul Karimah, dan 3. Ilmu yang Amaliah dan Amal yang Ilmiah. Dengan berbagai keberhasilan yang diusung Abdul Hadi selama 2 periode masa kepemimpinannya, membuat masyarakat Jember hingga kini masih menilai Abdul Hadi sebagai Bupati Legendaris yang belum ada tandingannya.
Setelah masa pemerintahan Abdul Hadi, Jember berturut-turut dipimpin oleh: Kolonel Soepono, Letkol Suryadi Setiawan, Prijanto Wibowo, Winarno, Drs.H. Samsul Hadi Siwoyo, M.Si, dan terakhir Ir.H. MZA Djalal, M.Si yang hingga kini masih memegang jabatan sebagai Bupati Jember. Bergulirnya roda kepemimpinan diikuti pula dengan perguliran roda pembangunan. Berbagai produk pembangunan dari tahun ke tahun menghiasi wajah kota yang kita cintai ini, membentuk Jember hingga cantik rupawan sebagaimana yang kita lihat dan kita nikmati sekarang ini.
Anti Virus Free
